Sate Ayuik

jika anda warga kota sungai panuh atau warga kerinci pasti sudah mengenal sate ini,,,,,,
yaaa sate ayuik..........
sate ayuik merupakan sebuah sate khas pariaman yang berada di Jl. Depati Parbo, Sungai Penuh di  tepatnya di desa lawang agung.
sate yang memiliki rasa kas ini sudah ada di kerinci kurang lebih 10 tahun...... dengan pemiliknya yang bernama bpak Ayuik ini sudah mengembangan sate dengan cita rasa yang sangat kas....
 
jika anda berkunjung ke kota sungai penuh atau kerinci jangan lupa untuk mencicipi sate ini, karena rasa nya sudah teruji dan sangat terkenal di kota sungai penuh. dan ingat jangan sampai membeli sate yang palsu karena sudah beredar sate ayuik yang palsu dibeberapa tempat yang ASLI HANYA ADA Jl. Depati Parbo, Sungai Penuh DIDEKAT LOKET KERINCI UTAMA/DI SEBELAH RUMAH MAKAN UPIT. INGAT BELI SATE AYUIK YANG ASLI...

pemesanan hub: 082180092600

pendakian gunung kerinci (3805 mdpl)

Gunung Kerinci merupakan sebuah gunung yang terletak dikabupaten Kerinci, provinsi Jambi. gunung Kerinci merupakan gunung tertinggi di pulau Sumatra dan menjadi gunung tertinggi ke-2 di Indonesia setelah puncak jaya wijaya di Papua.

Gunung Kerinci merupakan gunung merapi aktif yang memiliki kawah seluas 400 x 120 meter, gunung ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi para pendaki gunung baik pendaki domestik maupun mancanegara, salah satu keunggulan dari gunung kerinci adalah 

1. berbentuk segitiga dengan satu kawah diatasnya.

2. hanya memiliki satu jalur pendakian yang sangat menantang.

3. pemandangan alam yang sangat indah, karena disebalah gunung kerinci akan terlihat danau gunung tujuh serta perkebunan teh yang sangat luas dengan udara yang amat segar.

4. berada di dalam kawasan taman nasional kerinci seblat (TNKS) yang hutannya masih terjaga dengan baik.

Gunung kerinci tepatnya berada pada desa Kersik Tuo, kecamatan Kayu Aro yang berada pada ketinggian 1.400 mdpl dengan penduduk yang terdiri dari para pekerja perkebunan keturunan Jawa, sehingga bahasa setempat adalah bahasa Jawa.

JALUR PANDAKIAN...

untuk melakukan pendakian ke gunung kerinci jika anda dari luar provinsi jambi dapat melakuakn perjalanan awal dari kota padang (SUMBAR)/kota Jambi(Jambi). untuk dari kota padang (Prov Sumbar) anda dapat melakukan perjalanan dengan menaiki travel jurusan padang-sungai penuh(kerinci) biasanya ada PO Safa Marwa 085263106060, PO Kerinci Utama 085274729099, PO AYU, PO Sinar Kerinci, PO CAHAYA KERINCI 08126791789, dll dengan biaya ongkos Rp 85,000-90,000 jenis mobil engkel.

anda akan menempuh perjalanan dengan mobil dari padang- ke kaki gunung kerinci (kersik tuo, kayu aro) skitar 6 jam. jangan lupa dibilang ama sopirnya untuk berhenti di kersik tuo, kayu aro di depan Tugu Macan. 

namun jika anda memilih perjalanan dimulai dari kota jambi (PROV JAMBI) anda juga dapat menaiki mobil SAFA MARWA 074165756/085264602345, KERINCI UTAMA 074165767 (trayek kota jambi-sungai penuh/kerinci), dll namun dengan biaya antara Rp. 100.000-135.000 dengan jurusan trayek mobil hanya sampai kota sungai penuh (waktu tempuh bisa sampai 10 jam), dan anda harus melanjutkan perjalanan dengan mobil trayek sungai penuh - kayu aro dengan biaya Rp 5,000-8,000 (waktu tempuh normal 1-1,5 jam) dan berhenti di depan tugu macan, desa kersik tuo, kayu aro.  

sampai di depan kaki gunung kerinci yaitu di desa kersik tuo, kecamatan kayu aro perjalanan anda untuk pendakian baru dimulai. dibawah ini gambar tugu macan

dari tugu macan anda harus berjalan masuk ke dalam hingga sampai ke Pos TNKS skitar 1 KM dari sini anda bisa berjalan kaki atau menunggu tumpangan dari kendaraan warga skitar.

di pos ini anda bisa mendapatkan infoemasi yang dibutuhkan dalam pendakian baik status gunung dan info jalur pendakian dan ada berapa pendaki di atas.

dari pos tnks anda harus berjalan kaki hingga pintu rimba ingat pas perjalan dari pos ke pintu rimba ada persimpangan jalan anda harus ke arah kanan ok... setelah sampai di pintu rimba anda akan melanjutkan perjalanan ke POS 1 jalur pendakian. 

dari pos satu anda harus hati-hati karena dinisi masih ditemui persimpangan jalan ke arah pos 2 atau ke arah perkebunan warga anda harus jeli melihat petunjuk jalan. 

perjalanan dari pintu rimba hingga shelter satu yang melewati beberapa pos dan pasangarahan anda tidak perlu kawatir dengan persedian air karena ditengah perjalaan anda akan menemui sungai pegunungan di daerah batu lumut, perjalanan hingga ke shelter satu bisa memawakan waktu hingga 3-5 jam yang melewati hutan dikaki gunung kerinci dengan perjalanan yang tidak begitu menanjak. 

dari shelter satu anda bisa berkemah atau melanjutkan perjalanan ke shelter dua, karena di shelter satu air nya sering tidak ada sebaiknya dilanjutkan ke shelter dua saja. perjalanan  ke shelter dua ini akan sangat menguras tenaga karena jalur pendakian akan makin menanjak dengan banyak dahan-dahan pohon perjalanan ke shelter dua ini bisa memakan waktu hingga 4 jam.

di selter dua ini air juga sering kering namun jika memang anda sudah letih silahkan berkemah disini karena memang disini sering dijadikan tempat perkemahan oleh para pendaki.

dari shelter dua hingga ke shelter 3 ini adalah batas vegetasi hutan dimana akan banyak bebatuan dan bau belerang sudah mulai akan tercium dari bebatuan ini serta udara juga akan mulai sedikit menipis namun perjalanan dari shelter dua hingga ke-3 ini hanya akan memakan waktu kurang lebih 2 jam saja. dan pada shelter 3 ini adalah batas terakhir anda bisa berkemah, disini cukup banyak aliran air hujan yang tertampung oleh bebatuan namun jika musim pendakian maka air ini bisa saja habis dan pada malam hari di shelter 3 ini udara cukup dingin dan sering terjadi badai jadi persiapkan tenda dengan baik. dibawah ini adalah shelter 3.

di shelter 3 ini ktingian sudah 3200 mdl jadi anda sudah bisa melihat pemandangan lepas ke skitar kayu aro dan daerah skitarnya yang sangat menawan. di sini anda juga sudah bisa melihat jalur pendakian ke puncak kerinci dan jika caca bagus anda bisa melihat puncak kerinci.

perjalanan ke puncak bisa memakan waktu 1,5-2 jam dan biasanya dilakukan pada pagi hari oleh para pendaki skitar pukul 3 atau 4 pagi. perjalan menuju puncak dari sini sangat berbahaya anda akan melewati medan bebatuan dan berpasir dan sebalah kiri dan kanan adalah jurang yang cukup terjal. dibawah adalah poto jalurnya

 sebelum mencapai puncak anda akan melihat sebuah tugu, yaitu tugu yudha, untuk mengenang seorang pendaki bernama Yudha Sentika yang hilang dan jasadnya tidak ditemukan  sampai saat ini. dari tugu yuda akan dapat melihat puncak. 

perhatikan...:
1.persiapan semua alat dengan baik.
2. jaga ucapan dan perkataan.
3. sampah tolong diabawa kembali.
4. tetap semangat..

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Angkutan Massal Trans Padang Koridor I Lubuk Buaya – Pasar Raya

Perkembangan jasa angkutan massal terus berkembang setiap tahunnya, hal ini tidak terlepas dari tuntutan masyarakat tentang adanya pelayanan jasa yang baik dari angkutan massal serta dari lembaga lingkungan hidup dunia tentang transportasi yang ramah lingkungan. Hal itu membuat pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan (LLAJ).

· Pasal 7 bahwa Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, badan hukum, dan/atau masyarakat.

· Pasal 138 (1) Angkutan umum diselenggarakan dalam upaya memenuhi

kebutuhan angkutan yang selamat, aman, nyaman, dan terjangkau.

Sesuai dengan amanat UU No.22 tahun 2009 tersebut bahwa pemerintah baik pusat dan daerah berkewajiban menyediakan angkutan umum sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Hal ini menjadi dasar pengembangan transportasi massal yang modern di indonesia melalui Pilot Project Pengembangan Sistem Transit Melalui Bantuan Teknis Departemen Perhubungan Kementrian Perhubungan Republik indonesia dengan target awal 2015 semua ibu kota provinsi sudah menerapkan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai bus angkutan massal yang modern dan memenuhi SPM.

Kota padang sendiri sudah melakukan serah terima BRT (Bus Rapid Transit) melalui surat Pernyataan Wali Kota Padang No.551.4/8.18.1/Dishub kominfo padang/2013. Diterima serah terima awal diberikan 10 unit bus berukuran sedang kepada pemko padang dan akan dilakukan evaluasi untuk dilanjutkan 10 unit bus lagi. Bus ini dinamakan Trans Padang, dimana bus ini mengantikan rute trayek bis kota yaitu lubuk buaya – pasar raya yang diberi nama koridor I.

Gambar 1.1

Rancangan Pembangunan Rute Trans Padang

 

Dari gambar 1.2 dapat dilihat Bahwa Rencana Pembangunan Koridor Trans Padang terdiri dari:

» Koridor I sepanjang 18 KM melintasi Pasar Raya- Lubukbuaya
» Koridor II 17 KM melintasi Pasar Raya- Indarung

» Koridor III 17 KM melintasi Telukbayur-Aiapacah
» Koridor IV 20 KM melintasi Pasar Raya-Telukbayur
» Koridor V dan VI akan dikembangkan menuju timur kota Padang, terkait dengan pemindahan pusat pemerintahan ke Aie Pacah, Kota Padang.

Untuk koridor I sendiri sudah mulai dioperasikan dengan 10 unit bus mulai awal februari 2014 yang memiliki 66 Halte.

Gambar 2.2

Titik lokasi halte di koridor I padang

sumber: dishubkominfo kota padang. 

Trans Padang sendiri memiliki Standar Pelayanan Minimal yang diatur langsung melalui peraturan perundang-undang No.22 tahun 2009 tentang LLAJ Dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesi Nomor. 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan. Keunggulan Trans Padang yang lain dibandingkan Angkutan massal yang ada seperti angkot adalah sistem pengoperasiannya adalah sistem BRT (Bus Rapid Transit) yaitu:

        1. Tempat perhentian khusus (halte)

2. Bus khusus

3. Sistem ticketing khusus

4. Jalur khusus

5. Frekuensi pelayanan sering dan teratur sepanjang hari

6. Intelegent Transportation System (ITS)

Penerapan Trans Padang di kota padang implementasikan dibawah dinas perhubungan, komunikasi, dan informatika kota Padang dengan implementor di lapangan adalah Lembaga Koperasi Jasa Sumbar Trans. Koperasi ini adalah koperasi bekas pemilik dari bis-bis kota padang terdahulu sehingga mereka dilibatkan pada proses implementasi Trans Padang dan dibekali pelatihan dan pendidikan pelayanan . Trans Padang sendiri satu unit bus nya memiliki dua sopir dan dua petugas tiket dimana mereka memiliki shif kerja yang bergantian.

Sedangkan untuk respon dari masyarakat sendiri, menurut dishubkominfo sangat antusias sejak mulai dioperasikan hingga sekarang.

Tabel 1.1

Jumlah penumpang Trans Padang februari – maret 2014

Tanggal	Pelajar	Umum
21 – 28 februari 2014	21.559	13.675
1 – 27 maret 2014	75.952	42.599
total	97.511	56.274

Sumber: dishubkominfo kota padang 2014

Berdasarkan uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan pada latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Apakah kualitas pelayanan jasa yang meliputi Tangible, Realibility, Responsiveness, Assurance, dan Empathy berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan Trans Padang?

b. Variabel apa yang dominan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Trans Padang?

Konsep Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajerial, mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara langsung mengendalikan kegiatan teknis yang diselenggarakan oleh semua petugas operasional.

Irine Dian Sari Wijayanti menjelaskan pengawasan merupakan kegiatan lanjutan, karena itu pengawasan selalu berpedoman pada tujuan yang dituangkan kedalam perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengkoordinasian. Dengan kata lain, pengawasan baru dilakukan apabila ketiga fungsi diatas sudah dijalankan. Tanpa suatu rencana yang jelas misalnya, maka tidak ada suatu pedoman atau pegangan yang pasti dalam melakukan pengawasan.


Soewarno Handayaningrat menyebutkan pengertian pengawasan ialah suatu proses dimana pemimpin ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, atau kebijaksanaan yang telah ditentukan. Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap: 1) Rencana (planning) yang telah diputuskan, 2) perintah (order) terhadap pelaksanaan pekerjaan (performance), 3) Tujuan, 4) Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya.


Metode Pengawasan dari Soewarno Handayaningrat terdiri dari:

1. Pengawasan Langsung

Pengawasan langsung ialah apabila Pengawasan langsung ialah apabila Aparat Pengawasan/Pimpinan Organisasi melakukan pemeriksaaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, sistem verifikatif maupun dengan sistem investigatif.

2. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan tidak langsung ialah apabila Aparat Pengawasan/Pimpinan Organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk padanya.

3. Pengawasan Formal

Pengawasan formal ialah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/Aparat Pengawasan yang bertindak atas nama Pimpinan Organisasinya atau Atasan daripada Pimpinan Organisasi itu.

4. Pengawasan Informal

Pengawasan informal ialah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan.

5. Pengawasan Administratif

Pengawasan administratif ialah pengawasan yang meliputi bidang: Keuangan, Kepegawaian, dan Material.

a. Pengawasan Keuangan menyangkut tentang: Pos-pos Anggaran (Rencana Anggaran), Pelaksanaan Anggaran, yang meliputi Pengurusan Administratif dan pengurusan Bendaharawan.

b. Pengawasan Kepegawaian menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan Administrasi Kepegawaian, yaitu: perihal kebenaran prosedur penerimaan (umur, pendidikan atau keahlian, pengalaman, bakat, dan sebagainya). syarat pengangkatan, uraian pekerjaan, kerajinan, ketekunan dan kedisplinan, pengembangan karier, kesejahteraan dan jaminan hari tua.

c. Pengawasan Material ialah untuk mengetahui apakah barang-barang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.

6. Pengawasan Teknis

Pengawasan teknis ialah pengawasan terhadap hal-hal yang bersifat fisik, misalnya: pemeriksaan terhadap pembangunan gedung, pemeriksaan terhadap pembuatan kapal, pemeriksaan terhadap penanaman padi di sawah, pemeriksaan kesehatan rakyat di desa dan sebagainya.

Perkembangan Website Pemetintah Provinsi Jambi (www.jambiprov.go.id)

Tugas Individu e-government

Website Pemetintah Provinsi Jambi (www.jambiprov.go.id)

Oleh : Heru Gernandes

1110842010

Website merupakan salah satu bentuk nyata dari adanya penerapan e-government pada suatu instansi pemerintah. Pemerintah provinsi Jambi sebagai salah satu pemerintahan sudah mulai menerapkan e-government, salah satu bentuk nyata yang bisa kita lihat adalah dengan adanya situs pemerintahan provinsi Jambi yang memiliki alamat www.Jambiprov.go.id.

Website pemerintahan provinsi Jambi ini cenderung memiliki loading yang cukup lama jika kita mengaksesnya dari perkiraan penulis hampir membutuhkan waktu 1 menit untuk masuk kedalam situs ini menggunakan PC/laptop yang mengunakan jaringan Internet Protokol (IP).

Dari desain sendiri website pemerintah provinsi Jambi ini cenderung kurang menarik, hal ini bisa dilihat masih umumnya konten-konten yang ada serta tidak adanya inovasi baru yang dilakukan pada situs tersebut. Dari tampilan kita bisa membagi menjadi situs tersebut menjadi 4 bagian. Seperti gambar dibawah ini:




1. Untuk kotak yang berwarna hitam itu berisi dengan konten gambar baik itu gambar Gubernur, Tempat Wisata, lambang Jambi, dan Produk unggulan. Dan dibawahnya diikuti dengan konten pilihan yang berupa visi misi, pelayanan dan kontak.

2. Untuk kotak yang berwarna hijau ini berisi tentang informasi terbaru tentang pemerintahan provinsi Jambi, baik itu agenda Gubernur ataupun Informasi yang dirasa perlu untuk diterbitkan di dalam situs ini. Dan selanjutnya diikuti dengan adanya konten untuk berinteraksi dengan Pemprov Jambi berupa info publik, forum interaktif dan buku tamu.

3. Untuk kotak yang berwarna merah hati ini berisi informasi kinerja dan produk hukum Pemrov Jambi serta diikuti dengan adanya link langsung akses kepada tiap-tiap kabupaten kota se Provinsi Jambi dan juga link terkait lainnya seperti link KPK dan LPSE.

4. Untuk kotak biru berisi tentang informasi yang telah diterbitkan dan informasi pengelola situs ini.

Situ ini menurut penulis masih dalam tahap perkembangan e-government yaitu tahap publikasi menuju tahap interkasi, dimana memang situs ini sudah memiliki konten-konten yang mengajak pengguna untuk melakukan interaksi berupa forum interaktif dan kontak langsung pengelola situs namun sangat jarang ditanggapi/dibalas oleh Pemrov Jambi sendiri.

Sedangkan untuk informasi yang di berikan sudah mulai terbuka dengan adanya publikasi informasi tentang Anggaran, Realisasi Anggaran dan bahkan hasil Audit BPK. Namun untuk informasi pelayanan SKPD dan informasi perizinan investasi masih sangat terbatas.

Untuk aktualisasi dari informasi sendiri, penulis melihat ada dua untuk informasi berupa agenda-agenda pemerintahan bisa dikatakan satu minggu sekali sudah di publikasikasikan ke dalam situs namun untuk informasi layanan dan informasi SKPD Pemprov Jambi itu tidak terkoordinir dengan baik sehingga tidak bisa untuk dipantau. Seperti publikasi informasi peraturan dan anggaran untuk proses publikasi bisa membutuhkan waktu lebih dari satu tahun seperti hasil audit BPK untuk tahun Anggaran 2013 masih belum di publikasikan ke dalam situs.

Kesimpulan penulis, situs pemerintahan provinsi Jambi sudah memberikan manfaat untuk bidang publikasi sendiri, walaupun masih memiliki beberapa kekurangan yang perlu dibenahi namun untuk menuju fase perkembangan e-government ke arah fase interaksi maka pemenrintah perlu melakukan inovasi dan perbaikan kedepannya sehingga pemberian informasi dan interaksi dua arah bisa terjadi dengan baik antara pemerintah provins Jambi dan masyarakat serta pebisnis.

KELANJUTAN PENELITIAN UNTUK PERKEMBANGAN ILMU IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK

Perkembangan studi Implementasi sudah dilakukan sejak 1970 sampai dengan saat ini, dimana sudah ada tiga generasi perkembangan studi implementasi dimana generasi pertama (1970-1975), generasi kedua (1975-1980) dan generasi ketiga (1980). Dan setelah generasi ketiga ini mulai muncul kritik-kritik terhadap study implementasi mulai dari Helen Ingram (1990), Sabatier & Jenskin (1992) dan Peter Deleon (1999) dimana pada intinya mereka melakukan kritik terhadap perkembangan study ilmu implementasi kebijakan yang selama ini berkembang tidak menemukan titik temu dan kesimpulan yang diharapkan sehingga dapat memberikan Grand theory terhadap Ilmu Implementasi Kebijakan.

Sehingga timbul pertanyaan perlukah study tentang Implementasi diteruskan?


Perlu modifikasi (YA), layak dilanjutkan (YA)

Para pakar di bidang administrasi publik harus melakukan perubahan cara pandang terhadap mengukut bagaimana suatu kebijakan bisa gagal diterapkan, karena generasi demi generasi perkembangan study implementasi melihat implementasi dari sudut pandang masing-masing dimana generasi pertama lebih melihat pada contoh kasus pada lokasi tertentu trus di lanjutkan dengan generasi kedua yang mulai melihat bagaimana keberadaan implementor tingkat bawah dan generasi ketiga yang mulai melihat dengan konsep demokrasi. Hal ini harus diperbaharui oleh para peneliti dibidang study implementasi dimana peneliti dan para pakar ilmu administrasi publik harus mulai mengkaji kenapa sebuah kebijakan di implementasikan pada dua lokasi berbeda bisa gagal dan bisa berhasil. Setelah itu mulai melakukan pengelompokkan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dari kebijakan tersebut, mulai dari isi kebijakan, lingkungan sosial, budaya dan politik yang sedang berlangsung, implementor dan keterlibatan target group.

Semua kesimpulan dari generasi-gerasi terdahulu bisa dijadikan pelajaran penting untuk study implementasi kedepannya, tentang bagaimana perkembangan sistem demokrasi hingga bisa mempengaruhi implementasi dan juga tentang pembanding kebijakan antara satu negara yang sudah maju dengan negara berkembang sehingga semua penelitian dari para pakar yang terdahulu bisa tetap dijadikan rujukan untuk kelanjutan study implementasi dengan melihat seseluruhan aspek diatas dalam mempengaruhi implementasi dan mulai mengelompokkan apa saja variabel yang berpengaruh dan dipengaruhi pada satu lokasi dan lokasi lainnya untuk sebuah kebijakan hingga bisa gagal pada satu lokasi dan bisa sukses pada lokasi lainnya. Modifikasi cara melakukan uji coba dan mencari kesimpulan ini kemungkinan akan dapat mengembangkan study implementasi kembali ke arah yang lebih baik.

Karena memang study implementasi publik ini sangat penting pada saat ini, tidak saja berkaitan dengan kesuksesan dan ketercapaian tujuan dari sebuah kebijakan saja namun study ini bisa memberi harapan baru bagi negara berkembang untuk bisa mmebuat sebuah perencanaan matang untuk mewujudkan tujuan dari sebuah kebijakan.


Kesimpulan dari saya study tentang implementasi kebijakan harus terus dilanjutkan menggingat perkembangan kompleksifitas permasalahan sosial didunia ini terus meningkat sehingga dibutuhkan terus pengkajian baru tentang implementasi kebijakan yang efektif. Namun dalam meneruskan study implementasi ini para pakar di bidang ilmu administrasi negara harus mulai melakukan perubahan atau modifikasi tentang cara menganalisasi kasus implementasi, yaitu dengan cara melihat keseluruha dari sebuah kebijakan dan lingkungan yang akan menjadi lokasi implementasi kebijakan. Serta mulai melihat bagaimana sebuah kebijakan yang diterapkan pada dua lokasi atau dua negara bisa berhasil pada satu lokasi atau negara namun gagal pada lokasi/negara lainnya. Disini peneliti dan para pakar harus melihat dan mengkaji apa saja variabel yang sangat mempengaruhi dan dipengaruhi dalam proses implementasi tersebut.

Tupoksi BPOM RI

Menurut Keputusan Kepala Badan POM RI No. 02001/SK/BPOM tahun2001, Badan POM RI merupakan lembaga pemerintah non departemen yangdibentuk untuk melaksanakan tugas kepemerintahan tertentu dari Presiden. BadanPOM RI dikepalai oleh pejabat setingkat menteri.Tugas Badan POM RI adalahmelaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Dalam melaksanakan tugasnya Badan POM RI melakukan fungsinya yangmeliputi berbagai kegiatan sebagai berikut :

1.Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan obatdan makanan.

2.Pelaksanaaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

3.Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPO

4..Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansipemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan.

5.Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidangperencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian,keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Badan POM RI memilikikewenangan sebagai berikut :

1.Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan obat nmakanan.

2.Perumusan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan untuk mendukung pengobatan secara makro.

3.Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan obat dan makanan.

4.Penetapan persyaratan penggunaan bahan makanan tambahan (zat aditif)tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengemasan peredaran obat dan makanan.

5.Pemberian izin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industrifarmasi.

6.Penetapan pedoman penggunaan, konservasi dan pengembangan tanamanobat





Di dalam Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.04.1.28.11.11.09219tahun 2011 disebutkan bahwa untuk menjalankan fungsi pengawasan, BadanPOM RI memiliki prinsip Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM)sebagai berikut :

1. Tindakan pengamanan cepat, tepat, akurat dan profesional.

2. Tindakan dilakukan berdasarkan atas tingkat risiko dan berbasis bukti-buktiilmiah.

3. Lingkup pengawasan bersifat menyeluruh, mencakup seluruh siklus proses.

4. Berskala nasional/lintas propinsi, dengan jaringan kerja internasional.

5. Otoritas yang menunjang penegakan supremasi hukum.

6. Memiliki jaringan laboratorium nasional yang kohesif dan kuat yang berkolaborasi dengan jaringan global.

7. Memiliki jaringan sistem informasi keamanan dan mutu produk

Pengawasan obat dan makanan memiliki aspek permasalahan berdimensiluas dan kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasanyang komprehensif, semenjak awal proses suatu produk hingga produk tersebutberedar ditengah masyarakat.Untuk menekan sekecil mungkin risiko yang bisa terjadi, dilakukanSisPOM tiga lapis

yakni:

1. Sub-sistem pengawasan ProdusenSistem pengawasan internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-caraproduksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak awal. Secara hukumprodusen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yangdihasilkannya. Apabila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap standaryang telah ditetapkan maka produsen dikenakan sanksi, baik administratif maupun pro-justisia.

2. Sub-sistem pengawasan KonsumenSistem pengawasan oleh masyarakat konsumen sendiri melalui peningkatankesadaran dan peningkatan pengetahuan mengenai kualitas produk yangdigunakannya dan cara-cara penggunaan produk yang rasional. Pengawasanoleh masyarakat sendiri sangat penting dilakukan karena pada akhirnyamasyarakatlah yang mengambil keputusan untuk membeli dan menggunakansuatu produk. Konsumen dengan kesadaran dan tingkat pengetahuan yangtinggi terhadap mutu dan kegunaan suatu produk, di satu sisi dapatmembentengi dirinya sendiri terhadap penggunaan produk-produk yang tidak memenuhi syarat dan tidak dibutuhkan sedang pada sisi lain akan mendorongprodusen untuk ekstra hati-hati dalam menjaga kualitasnya.

3. Sub-sistem pengawasan Pemerintah/Badan POMSistem pengawasan oleh pemerintah melalui pengaturan dan standardisasi;penilaian keamanan, khasiat dan mutu produk sebelum diijinkan beredar diIndonesia; inspeksi, pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk yang beredar serta peringatan kepada publik yang didukung penegakan hukum.Untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat konsumenterhadap mutu, khasiat dan keamanan produk maka pemerintah jugamelaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi.

Ilmu Administrasi Negara Universitas Andalas..

Jurusan Ilmu Administrasi Negara secara serius dan intens dikembangkan oleh FISIP Unand, pasca keluarnya ijin operasional dikti tersebut sejak Tahun 2006. Pembentukan dan pengembangan Ilmu Administrasi Negara merupakan usaha untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian akademik serta kemampuan manajerial dan penentuan kebijakan dalam organisasi publik di tingkat lokal, regional dan nasional. Pendirian Jurusan ini juga untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan tinggi di bidang Ilmu Administrasi Negara dan usaha-usaha untuk membantu dan memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahan permasalahan yang terjadi di Masyarakat berkaitan dengan diimplementasikannya desentralisasi yang memungkinkan daerah untuk mengatur rumah tangga daerahnya sendiri dengan berbagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat.

ingin tau lebih banyak tentang AN-FISIP UNAND silahkan klikling dibawah ini....

http://an.fisip.unand.ac.id/ 

Contoh Judul Skripsi Administrasi Negara/Publik

judul-judul dibawah merupakan judul hasil pencarian di Internet, dan mohon maaf tidak mencatumkan sumbernya....

Implementasi Peraturan Daerah Kota Serang No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Mengenai Pemungutan Tempat Pelelangan Ikan di Karangantu.

Pelaksanaan Pelayanan Publik di Pukesmas Tanah Garam Kota Solok.

Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen di Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Banten.

Kinerja Biro Adm. Pembangunan & Kerja Sama Rantau Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumbar Tahun 2009

Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Kepemilikan Akta Kelahiran di Kecamatan Cibadak Kabupaten Lebak.

Hubungan Diklat Kepemimpinan III dengan Kinerja Pegawai Di Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo

Implementasi Program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dalam Mengurangi Digital Divide di Kec. Pandeglang.

Budaya Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Efektivitas E-Service di Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang).

Gaya Kepemimpinan Wali Nagari Sungai Talang, Kec. Guguak Kab. Lima Puluh Kota Periode 2008-2014

Persepsi Masyarakat terhadap Birokrasi dalam Peningkatan Pelayanan Publik di PDAM Kabupaten Pandeglang.

Pengaruh Kualitas Pelayanan Pemasangan Baru terhadap Tingkat Kepuasan Pelanggan di PT. PLN (Persero) Ranting Painan pada Tahun 2010

Kinerja Dinas dalam Pelaksanaan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (KIR) Angkutan Kota di Kota Cilegon.

Kinerja Aparatur Perangkat Daerah Pemerintah Kota Solok Pasca Diterapkannya Perda No. 1 Tahun 2008 Tentang Etika Pemerintahan (Studi di Sekretariat Daerah Kota Solok)

Efektivitas Pelayanan Perizinan dalam Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan tanah (IPPT) di BPTPM Kota Serang.

Hubungan Kepuasan Kerja Dengan Disiplin Kerja Pegawai RSUP Dr. M Djamil Padang (Studi Perawat Instalansi Rawat Jalan RSUP Dr. M Jamil Padang)

Peran Koordinasi SKPD dalam Pengembangan Potensi Wilayah Kota Cilegon.

Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Efektifitas Kerja Pegawai (Studi Pada Kantor Sekretariat DPRD Prov. Banten).

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Masjid melalui Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Kabupaten Agam

Efektivitas Tiket Elektronik Penumpang di Pelabuhan Merak di Kota Cilegon..

Implementasi Program Buku Sekolah Elektronik Sumber Daya di Kota Padang 

Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolahan Potensi Pariwisata Pantai Muara Gembong di Kabupaten Bekasi..

Implementasi Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) SMP Negeri 1 Padang

Evaluasi Pelayanan Bus Transjakarta di DKI Jakarta.

Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Menanggulangi Kemiskinan 

Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Provinsi Banten Tahun 2012.

Peranan BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Kab. Lima Puluh Kota dalam Penyusunan RPTD (Rencana Pembangunan Tahunan Daerah) Tahun 2009

Efektivitas Program Coorporate Social Responsibility( CSR ) Dalam Bidang Pendidikan Di Kota Cilegon.


Dampak Kawasan Industri Terhadap Lingkungan Di Kota Cilegon Tahun 2011.

Strategi Bersains Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya

Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perusahaan (Studi Kasus Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perusahaan di Kecamatan Puloampel).

Pola Pengembangan Pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Lingkungan Sehat Perumahan (Studi kasus Pengadaan Mandi Cuci Kakus (MCK) Plus-plus di Desa Kilasah Kecamatan Kasemen).

Kualitas Pelayanan Kesehatan Kehamilan di Puskemas Pegang Baru Kecamatan Panti Kab. Pasaman

Persepsi Masyarakat Terhadap Fasilitas Pejalan Kaki di Kota Serang.

Pengembangan Sumber Daya Manusia Pegawai pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang dalam Manajemen Bencana

Strategi Pengembangan Pemasaran Kepariwisataan Daerah oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Serang.

 implementasi Sistem Outsourcing dan Hak-hak Sosial Ekonomi Tenaga Kerja Outsourcing di Kota Tangerang (Studi Kasus di PT.Telkom Kota Tangerang).

Evaluasi Program kelompok usaha bersama ( KUBE) di Desa Banten kecamatan Kasemen Kota Serang.

Evaluasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri dalam Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Selaraja Kecamatan Warunggunung.

Efektifitas Pemberian Sanksi Atas Pembuatan Akta Kelahiran Terhadap Tingkat Kepatuhan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Evaluasi Kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di Provinsi Banten.

Analisis Gender dalam Perencanaan Program Pembangunan di Kecamatan Taktakan Kota Serang Tahun 2012.

Pengawasan Ijin Trayek oleh Dinas Perhubungan Kota Cilegon.


Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Anggota DPRD Kota Tangerang Periode Tahun 2009 - 2014.

Implementasi Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan (SIDARENBANG) di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Tangerang.

Efektifitas Program PKH dinas Sosial Kabupaten Lebak.

Efektivitas Program Strategi Inti DISPORABUDPAR Kabupaten Lebak Dalam Mengelola Pariwisata Pantai Sawarna Di Kecamatan Bayah.

Pengelolaan Manajemen Aset Daerah Studi Kasus di Bendungan Baru Pamarayan.

Penerapan Fungsi Pengawasan dalam Pengelolaan PKL oleh Dinas Pasar Kota Padang di Jalan Pasar Raya

Efektivitas Pengawasan Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Banten Tentang Kegiatan Tambang Pasir di Kecamatan Pabuaran Kabupaten Serang.

Policy Reformasi  Pemerintah Kabupaten 50 Kota dalam Meningkatkan Produktifitas Lansia

Evaluasi Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK Online) Pada Direktorat Kepangkatan dan Mutasi.

Strategi Pemerintahan Kota Padang dalam Meningkatkan pajak Hotel

Analisis Peran Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam membantu Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Serang.

Strategi Pemerintah Prov.Sumatera Barat dalam Mengembangkan E-Gov Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Analisis Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Tigaraksa Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang.

Implementasi Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengandilian Penduduk Kota Batam

Analisis Fungsi Pelayanan Bidang Kesehatan di Kota Bekasi dengan Menggunakan Metode Settlement Function Analysis.

Implementasi Kebijakan Badan Amil Zakat Daerah  (BAZDA) Kota Padang dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang

Potensi dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Banten.

Peran Dinas UMKM dalam Program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Kota Serang.

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang (Studi Kasus Pajak Usaha Kos).

Dampak Relokasi Terhadap Kesejahteraan Pedagang Di Pasar Ciomas Kecamatan Ciomas.

Persepsi pengguna gerbong area wanita di stasiun Tangerang-Kota PT. Kereta Api Indonesia.

Peran TAGANA Banten (Taruna Siaga Bencana) dalam Penanggulangan Bencana di Provinsi Banten.

Pemberdayaan Wanita Pesisir dalam Kehiduan Sosial di Kelurahan Karangantu Kota Serang.

Analisis program GEBRAK PAKUMIS (Program Gerakan Bersama Rakyat Atasi Kawasan Padat Kumuh dan Miskin ) dalam pemberdayaan masyarakat lemah dan tertinggal di kecamatan Kresek Kabupaten Tangerang.

Evaluasi Pelaksanaan Program Peningkatan Jangkauan Pelayanan Kesehatan Anak Sekolah Tahun 2006-2007

Manajemen Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Serang (Studi Kasus Penambangan Pasir di Lontar).

Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan dalam Rangka Otonomi Daerah di Kab. Solok

Analisis Perencanaan Pembangunan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung.

Implementasi Kebijakan Badan Amil Zakat Daerah  (BAZDA) Kota Padang dalam Pengentasan Kemiskinan di Kota Padang

Partisipasi Perempuan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tahun 2012 di Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang..

Evaluasi Pemekaran Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Studi Pada: Pelayanan Pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat
 .

Kinerja Pemerintah Kota Serang dalam Pelaksanaan Penanggulangan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Serang (Studi Kasus Orang Gila di Kota Serang).

Kebijakan Pemkot Padang untuk Menciptakan Efisiensi Anggaran Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2006 (Studi: BAPPEDA Kota Padang)

Pengaruh Efektivitas Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Cilegon.

Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Padang dalam Peningkatan Pelayanan Publik

Objek Wisata Unggulan Di Sumatera Barat

No	Kota/ Kabupaten	Kawasan Wisata	Event Unggulan/ Penunjang
1	Padang	Wisata Gunung Padang- Pantai Air Manis	Dragon  Internasional
2	Bukittinggi	Wisata alam Taman Panorama Baru	PEDATI (Pekan Budaya Industri dan Perdagangan Festival Multi Etnis)
3	Sawah Lunto	Wisata SejarahTambang	Festival Multi Etnis
4	Pesisir Selatan	Wisata Bahari Mandeh	Terbang Layang, Lomba Renang Antar Pulau
5	Agam	Wisata Danau Maninjau	Festival Terbang Layang, Festival Salingka
6	Tanah Datar	Wisata Budaya Istano Pagaruyuang	Festival Pagaruyuang
7	Solok	Wisata Danau Kembar	Festival Danau Kembar
8	50 Kota	Wisata Alam Lembah Harau	Festival Potang Balimau
9	PadangPariaman	Wisata Religi (Basyafa)	Festival Budaya Tabuik
10	Kep. Mentawai	Wisata Bahari teluk Katurai	Surfing Contest