Paradigma Baru dalam Manajemen Keuangan Negara

Mulai tahun 2000 Pemerintah telah merubah struktur dan format APBN dari format T-account menjadi I-account. Format APBN yang lama menggunakan T account yaitu seperti huruf T. Pada sisi kiri dicantumkan rincian penerimaan negara, baik penerimaan dalam negeri maupun penerimaan pembangunan (yang berasal dari pinjaman luar negeri). Pada sisi kanan dicantumkan pengeluaran negara, yang terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Dengan format ini jumlah penerimaan negara selalu sama besarnya dengan jumlah pengeluaran negara karena pinjaman luar negeri dimasukkan dalam pos penerimaan pembangunan. Format APBN yang baru disusun menurut I-account, yaitu seperti huruf I.

Adapun yang menjadi tujuan dari perubahan tersebut antara lain adalah:

1) Untuk meningkatkan transparansi dalam penyusunan APBN;

2) Untuk mempermudah analisis, pemantauan, dan pengendalian dalam

pelaksanaan dan pengelolaan APBN;

3) Untuk mempermudah analisis komparasi (perbandingan) dengan budget

negara lain;

4) Mempermudah perhitungan dana perimbangan, baik dana bagi hasil

penerimaan maupun dana alokasi umum;

5) Untuk mengembalikan komponen penerimaan migas dan penerimaan lainnya

selain pajak kepada pos penerimaan bukan pajak;

6) Untuk menampung komponen peneriman berupa:

a) Hasil divestasi saham Pemerintah pada BUMN (privatiasi);

b) Hasil penjualan kekayaan perbankan (asset recover);

c) Penjualan obligasi Pemerintah di dalam negeri.

Pemerintah menyadari bahwa pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan sampai saat ini perlu diadakan penyempurnaan terutama dalam mengatasi kelemahan seperti kurangnya keterkaitan antara perencanaan nasional, penganggaran, dan pelaksanaannya, kemudian kelemahan dalam pelaksanaan pengganggaran yang menggunakan line-item budget (penyusunan anggaran yang didasarkan kepada dan dari mana dana berasal/pos-pos penerimaan dan untuk apa dana tersebut digunakan/pos-pos pengeluaran), aspek perubahan anggaran yang lebih bersifat perubahan pada sejumlah dana tertentu yang ditambahkan secara

incremental atas anggaran sebelumnya, adanya pemisahan anggaran pembangunan dan anggaran rutin, serta klasifikasi anggaran yang belum terbagi berdasarkan fungsi.

Untuk itu dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat berbagai perubahan mendasar dalam tiga hal yang meliputi:

1) Pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah (Medium Term Expenditure Framework). KPJM merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan yang dilakukan dalam perspektif waktu lebih dari satu tahun anggaran dengan mempertimbangkan implikasi biaya pada tahun berikutnya yang dinyatakan sebagai prakiraan maju (forward estimate). Sedangkan prakiraan maju merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran berikutnya.

2) Penerapan penganggaran secara terpadu (Unified Budget) Pendekatan penganggaran terpadu merupakan pendekatan penganggaran yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran ke dalam satu proses. Sebelumnya, penganggaran untuk belanja rutin dan pembangunan dilakukan secara terpisah dengan menggunakan dua dokumen yang terpisah pula yaitu DIP dan DIK. Melalui pendekatan anggaran terpadu, proses perencanaan dan penganggaran serta dokumen penganggarannya telah disatukan. Selain itu, klasifikasi belanja rutin dan pembangunan telah ditiadakan dan dilebur menjadi belanja pemerintah pusat.

3) Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja (Performance Budget). Anggaran Berbasis Kinerja (performance based budgeting) adalah model pendekatan penganggaran yang memperhatikan keterkaitan antara pendanaan (input) dengan keluaran dalam bentuk output dan outcome yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Input (masukan) adalah besaran sumber-sumber daya dalam bentuk: dana, SDM,

material/bahan, waktu dan teknologi yang digunakan untuk melaksanakan program atau kegiatan. Output (keluaran) menunjukkan produk (berupa barang atau jasa) yang dihasilkan dari program atau kegiatan sesuai dengan input yang digunakan. Sedangkan outcomes (hasil) menunjukkan berfungsinya output.

Categories: Administrasi Negara