Gambar
2.3
Sumber : George C. Edwars III
|
Dari
gambar di atas dapat kita lihat bahwa setiap variabel mempunyai hubungan dan
keterkaitan satu sama lain. Berikut penjelasan faktor-faktor penentu berhasil
atau tidaknya suatu implementasi menurut Edwards III yaitu :
1.
Komunikasi
Komunikasi
berkenaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau
publik dan sikap tanggapan dari pihak yang terlibat.[1]
Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam komunikasi yaitu transmisi,
konsistensi dan kejelasan.[2]
a. Transmisi
Faktor utama yang
berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat
dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu
keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya sudah
dikeluarkan.
Implementasi kebijakan akan efektif apabila
aktor yang ditunjuk sebagai pelaksananya mengetahui apa yang seharusnya mereka
lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan
kepada personil yang tepat sebelum keputusan-keputusan dan perintah-perintah
dapat diikuti. Tentu saja, komunikasinya harus akurat dan harus dimengerti
dengan cermat oleh pelaksana.
b. Clarity
(Kejelasan)
Jika kebijakan–kebijakan
yang ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunujuk-petunjuk itu
haruslah jelas. Jika petunjuk-petunjuk pelaksanaan itu tidak jelas, maka para
implementor akan mengalami kebingungan tentang apa yang harus mereka lakukan.
Selain itu, mereka juga akan mempunyai keleluasaan untuk memaksakan
pandangan-pandangan mereka sendiri pada implementasi kebijakan,
pandangan-pandangan yang mungkin berbeda dengan pandangan-pandangan atasan
mereka atau pandangan yang seharusnya dijadikan acuan.
c. Konsistensi
Jika kebijakan ingin
berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan
jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana
kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila perintah tersebut
bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana
kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.
2.
Sumber
Daya
Meskipun
komunikasi oleh pelaksanaan kebijakan berjalan dengan baik, jika terdapat
kekurangan atau permasalahan terhadap sumber-sumber yang mendukung maka implementasi kebijakan cenderung tidak
efektif. Sumber daya merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan dari
kebijakan. Sumber-sumber yang penting tersebut bisa meliputi staf yang memadai
serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka,
wewenang dan fasilitas-fasilitas yang mereka butuhkan untuk menerjemahkan
kebijakan tersebut, serta sumber daya yang medukung terwujudnya
pelayanan-pelayanan serta pembiayaan terhadap sarana dan prasarana yang
dibutuhkan.
Jika
dirincikan sumber-sumber terpenting menurut Edwards III dalam
mengimplementasikan suatu kebijakan publik adalah[3] :
a. Staf.
Dalam Konteks ini setiap staf harus memilki keahlian dan kemampuan untuk
melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan). Disamping itu
staf harus mempunyai ketetapan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan
dan keahlian yang dimilki sesuai dengan pekerjaan yang ditanganinya.
b. Informasi.
Informasi yang relevan dan cukup tentang bagaimana cara mengimplementasikan
suatu kebijakan dan kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat
dalam implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dimaksudkan, agar para pelaksana
tidak melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang cara
bagaimana mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut. Disamping
itu, informasi ini penting untuk menyadarkan orang-orang yang terlibat dalam
implementasi agar diantara mereka mau melaksanakan dan mematuhi apa yang menjadi
tugas dan kewajibannya.
c. Kewenangan.
Diperlukan untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan
dilaksanakan adalah sesuai dengan yang mereka kehendaki.
d. Fasilitas.
Merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu
kebijakan seperti sarana gedung, tanah dan sebagainya.
3.
Disposisi
( sikap pelaksana atau tingkah laku
implementor )
Disposisi dalam implementasi kebijakan ini diartikan
sebagai sikap, kecenderungan, keinginan, kesepakatan para implementor untuk
melaksanakan kebijakan. Suatu implementasi kebijakan akan dikatakan efektif,
apabila siimplementor tidak hanya mengetahui apa yang mereka lakukan atau
memilki kemampuan untuk melakukan
kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan
kebijakan tersebut.
Intensitas disposisi
para implementor dapat
mempengaruhi pelaksanaan (performance)
kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya intensitas disposisi ini, akan bisa
menyebabkan gagalnya implementasi kebijakan. untuk melihat disposisi atau
kecenderungan yang ada dapat dilihat melalui dampak-dampak dari kecenderungan,
pengangkatan birokrat dan insentif pada organisasi.
4.
Struktur
Birokrasi
Struktur organisasi-organisasi yang
melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Jika terdapat suatu kelemahan
dalam struktur bitokrasi tersebut,
implementasi kebijakan tidak akan berhasil. Pada dasarnya struktur birokrasi
mencangkup aspek-aspek seperti pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit
organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan dan hubungan organisasi
dengan organisasi luar dan sebagainya. Karena
strukutr birokrasi mencangkup dimensi frangmentasi dan SOP.
Dimensi fragmentasi (fragmentation) menegaskan bahwa struktur
birokrasi yang terfragmentasi dapat meningkatkan gagalnya komunikasi, dimana
para pelaksana kebijakan akan punya kesempatan yang besar atau instruksinya akan
terganggu. Fragmentasi birokrasi ini akan membatasi para pejabat puncak untuk
mengkoordinasikan semua sumber daya yang relevan dalam suatu yuridiksi
tertentu, akibat lebih lanjut adalah terjadinya pemborosan sumber daya langka.[4] Dengan
demikian, keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya
kerjasama yang baik dari banyak orang. Adanya fragmentasi organisasi (organisasi
yang terpecah-pecah) dapat memutuskan koordinasi yang diperlukan untuk
mengimplementasikan suatu kebijakan yang
kompleks. SOP (Standar Operasional Procedur) adalah
salah satu dari aspek-aspek struktural
yang paling mendasar. Dengan adanya SOP
akan mempermudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana kebijakan
dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.
0 komentar:
Posting Komentar