Model Implementasi kebijakan Ripley dan Franklin (1986).

Dalam setiap implementasi sebuah kebijakan selalu dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menyebabkan berhasil atau tidaknya sebuah implementasi kebijakan. Dalam buku yang berjudul Policy Implementation and Bureaucracy, Randall B. Ripley dan Grace A. Franklin menuliskan tentang 2 pendekatan untuk menilai implementasi kebijakan, yang menyatakan:[1]

“There are two principal of assesing implementation. One approach focuses on compliance. It asks whether implementers comply with prescribed procedures, timetables, and restrictions. The compliance perspective sets up a preexisting model of correct implementation behavior and measures actual behavior against it. The second approach toassessing implementation is to ask how implementation proceeding. What is it achieving? Why? This perspective can be characterized as inductive or empirical. Less elegantly, the central questions are what’s happening? and why? ....”(Ripley and Franklin, 1986:11)

Dari uraian tersebut, implementasi sebuah kebijakan menurut Ripley dan Franklin di lihat dari:

1.1.   Compliance (kepatuhan)

Tingkat keberhasilan implementasi kebijakan dapat di ukur dengan melihat tingkat kepatuhan (baik tingkat kepatuhan bawahan kepada atasan, atau kepatuhan implementor terhadap peraturan) dalam mengimplementasikan sebuah program. Kepatuhan tersebut mengacu pada perilaku implementor itu sendiri sesuai dengan standar dan prosedur serta aturan yang ditetapkan oleh kebijakan.

Implementasi kebijakan akan berhasil apabila para implementornya mematuhi aturan-                aturan yang diberikan. 

Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 indikator dalam pendekatan kepatuhan:

a.       Perilaku Implementor

b.    Pemahaman Implementor terhadap Kebijakan

2.      2. What’s Happening and Why? (Apa yang Terjadi dan Mengapa?) 

Pendekatan ini melihat bagaimana implementasi berlangsung serta untuk melihat faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi suatu program. Ripley dan Franklin menjelaskan ada 5 indikator dalam menjelaskan pendekatan ini. Seperti yang terdapat dalam buku Policy Implementation and Bureaucracy:[1]

“...the five most important features discussed in remainder of this chapter: the profusion of actors, the multiplicity and vagueness of goals, the proliferation and complexity of government programs, the participation of governmental units at all territorial levels, and the uncontrollable factors that all affect implementation....”(Ripley and Franklin, 1986:11)

(“...lima fitur yang paling penting yang dibahas dalam kelanjutan bab ini yaitu: banyaknya aktor yang terlibat, kejelasan tujuan, kompleksitas program pemerintah, partisipasi unit pemerintahan di semua tingkat wilayah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi”)

Dari uraian tersebut, maka indikator untuk pendekatan ini yaitu[2]:

      a.       The Profusion of Actors (Banyaknya Aktor yang Terlibat).

Proses implementasi melibatkan banyak aktor. Dengan kata lain, semakin kompleks suatu program yang dijalankan oleh pemerintah, maka semakin banyak aktor yang terlibat. Pelaksana kebijakan harus memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Kurangnya personil yang terlatih dengan baik akan menghambat pelaksanaan kebijakan.

Ada beberapa hal yang menjelaskan lebih lanjut mengenai indikator ini:[3]

a)Number and Identity (Jumlah dan Identitas). 

b)The Role of Interest Group (Peran dari Pihak yang Berkepentingan).
c)Lock of Hierarchy (Ketiadaan Hirarki). 

  B.The Multiplicity and Vagueness of Goals (Kejelasan Tujuan).

Kejelasan dan konsistensi tujuan dapat dipahami sebagai kejelasan isi kebijakan. Semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menerjemahkan dalam tindakan nyata, sebaliknya ketidakjelasan isi kebijakan merupakan potensi lahirnya distorsi dalam implementasi kebijakan.

c  The Proliferation and Complexity of Government Programs (Perkembangan dan Kerumitan Program).

Kerumitan program dilihat dari tingkat kerumitan aturan program yang bersangkutan. Dinamisnya petunjuk pelaksanaan yang dibuat akan mempengaruhi berhasil atau tidaknya program diimplementasikan.

D.The Participation of Governmental Units at All Territorial Levels (Partisipasi pada Semua Unit Pemerintahan).

Partisipasi pada semua unit pemerintahan yang dimaksud adalah partisipasi dari semua aktor yang terlibat dalam implementasi program tersebut

E.   The Uncontrollable Factors That All Affect Implementation (Faktor-Faktor yang Tidak Terkendali yang Mempengaruhi Implementasi).

Faktor yang tidak terkendali ini yaitu apakah ada faktor-faktor di luar teknis (yang telah melampaui batas kontrol dari implementor) yang secara tidak langsung berhubungan dengan pengimplementasian program, sehingga dapat menghambat, bahkan menggagalkan implementasi program yang telah dirancang sebelumnya.

---

[1] Ibid., hlm. 11.

[2]Ripley, op.cit., hlm. 11.

[3]Ibid., hlm. 11-21.

---

[1] Randall B. Ripley & Grace A. Franklin, Policy Implementation and Bureaucracy, The Dorsey Press, Chicago, Illinois, 1986, hlm. 11.

Categories: kebijakan publik