Analisis Kebijakan Versi Weimer-Vining

  

Analisis Kebijakan Versi Weimer-Vining

Kedua penulis ini memahami analisis kebijakan pertama-tama dari segi produknya, yaitu bahwa produk dari analisis kebijakan adalah advis. Secara lebih spesifik adalah advis yang menginformasikan keputusan kebijakan publik. tentu saja tidak semua advis yang merupakan produk analisis kebijakan. Advis merupakan produk analisis kebijakan adalah advis yang berkenaan dngan keputusan publik yang didalamnya memuat nilai-nilai sosial. Namun demikian analisis kebijakan tidak hanya untuk sektor pemerintahan (publik), namun juga diperlukan untuk sektor bisnis.  jadi, pemahaman dasar analisis kebijakan adalah advis yang beriorentasi pada klien yang  berkenaan dengan keputusan publik dan memuat nilai-nilai sosial. Weimer dan Vining memahami analisis kebijakan sebagai sebuah kegiatan yang mengandung tiga nilai, pragmatis (client-oriented), mengacu pada keputusan (kebijakan) publik, dan tujuannya melebihi kepentingan atau nilai-nilai klien, melainkan kepentingan atau nilai-nilai sosial.

1. 1      Profesi Analisis Kebijakan.

Analisis kebijakan adalah sebuah profesi yang memungkinkannya  bekerja dengan eksekutif dan legislatif. Sebagai profesi, isu pertama berkenaan dengan kompetensi. Seorang analisis kebijakan harus:

a.       Mempunyai kompetensi untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, dan mengomunikasikan informasi di bawah tekanan waktu (deadline) yang ketat dan akses informasi yang terbatas. Analisis kebijakan harus mampu mengembangkan strategi dengan akurat dan cepat dengan memahami hakikat dari masalah kebijakan dan rentang solusi kebijakan.

b.      Analisis kebijakan harus mampu meletakkan masalah sosial dalam konteks-nya.

c.       Analisis kebijakan memerlukan keterampilan teknis yang memungkinkannya untuk  membuat prediksi dengan lebih akurat dan melakukan evaluasi konsekuensi kebijakan dengan lebih meyakinkan.

d.      Analisis kebijakan harus mempunyai pemahaman yang kuat tentang prilaku politik dan orgnisasi untuk memprediksi dan, kalau perlu mempengaruhi, adopsi atau penerimaan kebijakan yang diadviskannya.

e.       Analisis kebijakan harus mempunyai etika dalam bekerja melayani klien.

Etika adalah isu yang sangat penting bagi analisis kebijakan. Analisis kebijakan bekerja diantara pertentangan nilai-nilai. Sebagai analisis kebijakan, ia harus mengetahui bahwa advisnya akan dipertimbangkan oleh klien dalam konteks the game of politics, yang mempetimbangkan kebaikan bagi masyarakat atau publik, disatu sisi, dan kepentingan-kepentingan sempit dari konstituen politiknya, di sisi lain. Weimer dan Vining mengembangkan konsep untuk memahami etika profesi analisis kebijakan dengan mengedepankan tiga nilai yang selalu dihadapi: integritas analisis (analytical integrity), tanggung jawab kepada klien (responsibility to the client), dan loyalitas pada konsep seseorang tentang ‘the good of society’.

Masalah apa yang kemudian muncul adalah jika terjadi pertentangan nilai yang sangat kontras dan tajam dengan klien? Ada tiga kemungkinan, yaitu voice, exit dan disloyalty sebagaimana yang digambarkan sebagai berikut:

1.2       Konsep-Konsep Dasar

Analisis kebijakan dilakukan karena dua alasan (rationale) pokok setiap analisis kebijakan publik, yaitu bahwa terjadi (1) kegagalan pasar (market failure) dan (2) kegagalan pemerintah (goverment failure). Weimer dan Vining melihat bahwa empat kegagalan pasar yang banyak diidentifikasi berkenaan dengan barang publik, eksternalitas, monopoli natural, dan informasi yang asimetrs. Barang publik  (dan barang privat) dipahami dalam ukuran persaingan konsumsi (rivalrous consumption) dan kepemilikan ekslusif (excludable ownership). Barang publik tidak memiliki kedua karakter tersebut. Eksternalitas adalah setiap impak nilai (baik positif maupun negatif) yang diakibatkan oleh setiap tindakan (baik yang bersifat produksi maupun konsumsi) yang mempengaruhi seseorang yang tidak terlibat pada pertukaran yang dilakukan secara sukarela dalam proses tersebut.

1.3       Dasar-Dasar Analisis Kebijakan

Analisis berasal dai kata yunani yang berarti memecah menjadi bagian-bagian. Kedua penulis mengemukakan bahwa kerangka konseptual analisis kebijakan terdiri atas langkah-langkah mendiagnosis masalah, mengidentifikasikan alternatif kebijakan yang mungkin, menilai efisiensi dari kebijakan-dikaitkan dengan melakukan perhitungan cost benefit daro kebijakan. Kedua penulis mengangkat pendekatan model “rasionalis” dalam analisis kebijakan yang mempunyai bagian-bagian:

a.       Mendefenisikan permasalahan

b.      Menetapkan kriteria evaluasi

c.       Mengidentifikasi alternatif kebijakan

d.      Memaparkan alternatif-alternatif dan memilih salah satu.

e.       Memonitor dan mengevaluasi manfaat kebijakan

Proses analisis kebijakan sendiri terdiri dari dua tahap utama, yaitu analisis masalah dan analisis solusi, yang dijabarkan sebagai berikut:

a.       Understanding the problem, yaitu mencakup kegiatan;

1.      Receiving the problem: assesing symptoms.

2.      Framing the problem: analysing market and goverment failure.

3.      Modeling the problem: identifying policy variables.

b.      Choosing and explaining relevant goals and constraints.

c.       Selecting a solution method

Langkah-langkah diatas kemudian dilanjutkan dengan langkah solution analysis, yang terdiri dari empat langkah, yaitu:

d.      Choosing evalution criteria.

e.       Specifying policy alternatifives

f.        Evaluating: predicting impacts of alternatives and valving them in terms of criteria.

g.      Recommending action.

Pada waktu proses analisis, secara paralel dilakukan pekerjaan pengumpulan informasi yang disebut kedua penulis sebagai identifying and organizing relevant data, theories and fact for assessing problem and predicting consequences of current and alternative policies, pengumpulan informasi memberikan kontribusi baik pada analisis solusi. Setelah dilakukan analisis permasalahan maupun analisis solusi. Setelah dilakukan analisis solusi, dilakukan langkah komunikasi yang disebut conveying useful advice to clients.  

Proses analisis kebijakan dari Weimer dan Vining dapat di gambarkan sebagai berikut:

Dari langkah-langkah tersebut, yang perlu menjadi perhatian adalah langkah 1.b, yaitu framing. Weimer dan Vining menyarankan metode framing yang fokus pada dua kemungkinkan akar masalah, apakah goverment failure ataukah market failure, dalam pola decission tree berikut.

Langkah krusial yang kedua adalah memilih alternatif. Weimer dan Vining menggunakan metode pohon keputusan sebagai berikut:

Pada analoisis solusi, Weimer dan Vining memilih untuk mengunakan simple structure goal/alternatives matrix seperti contoh berikut:

Goal	Criteria	Policy Alternatives
		Policy I Status Quo	Policy II	Policy III
Goal A	Criterion A1	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation
	Criterion A2	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation
	Criterion A2	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation
Goal B	Criterion B1	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation
	Criterion B2	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation
Goal C	Criterion C1	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation	Predicted impact and its valuation

Berkenaan dengan memilih alternatif kebijakan, Weimer dan Vining memilih untuk mengedepankan model benefit cost -sebuah model  analisis yang didasarkan pada efisiensi impack dari kebijakan. Pelaksanaan model benefit-cost mengambil bentuk empat tahapan langkah, yaitu:

Mengidentifikasi impak yang relevan: setiap impak dimodel benefit-cost mengambil bentuk empat tahapan langkah, yaitu:

a.       Mengidentifikasi impak yang relevan: setiap impak diberikan klasifikasi benefit  dan cost bagi masing-masing.

b.      Menghitung secara moneter (monetized) impak tersebut, perhitungannya antara lain menggunakan pendekatan oppurtunity cost, willingness to pay dan valuasi output.

c.       Melakukan diskon untuk variabel waktu dan risiko (discounting for time and risk); dilakukan untuk menghitung masa depan dengan mempertimbangkan faktor waktu dan risiko.

d.      Memilih alternatif kebijakan; merupakan langkah yang paling penting, karenanya Weimer dan Vining mengembangkan matriks pilihan kebijakan sebagai berikut.

Weimer dan Vining mengemukakan bahwa karena efisiensi adalah satu-satunya tujuan yang relevan, analisis seharusnya memilih kombinasi kebijakan yang memaksimalkan benefits. Agenda penting selanjutnya adalah bagaimana mengomunikasikan hasil analisis kepada klien. Seorang analisis kebijakan harus produktif sehingga sedini mungkin harus mampu mengajukan preliminary draft atas hasil analisisnya, dengan tujuan mendapatkan segera mungkin komentar atau pandangan kliennya. Namun demikian, draf awal ini tidak boleh terlalu dini sehingga analisis akhirnya hanya mengajukan  kebingungan atau tidak punya informasi yang lengkap. Komentar awal dari klien sangat penting untuk merumuskan hasil akhir.

Penyajian yang disarankan adalah (1) kelompokkan hasil analisis ke dalam komponen-komponen  dan kemudian (2) buatlah pemaparan yang jelas dan tidak ambigu.

1.4       Adopsi dan Implementasi.

Adopsi adalah ketika advis kebijakan  diterima  secara legal formal. Untuk mendapatkan adopsi advis kebijakan, analisis kebijakan perlu melaksanakan beberapa langkah. Pertama, melakukan asesmen fisibilitas politik dan sekaligus mempengaruhi fisibilitas politik. Untuk itu, analisis kebijakan perlu melakukan:

a.       Identifikasi aktor politik yang relevan.

b.      Memahami motivasi dan keyakinan aktor-aktor tersebut.

c.       Melakukan asesmen sumber daya aktor politik tersebut.

d.      Menutup arena’ agar advis menjadi feasible secara politik.

Kedua, analisis kebijakan perlu menguasai beberapa strategi politik agar advisnya diadopsi, yaitu kooptasi[1], kompromi[2], herestetik[3], dan retorika[4].

Untuk mendapatkan implementasi yang optimal, analis  kebijakan  perlu memerhatikan beberapa faktor. Pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Kedua, mengantisipasi masalah masalah yang mungkin muncul pada saat implementasi. Salah satu metode yang belakangan dikembangkan adalah metode scenario-writing, yaitu skenaria yang memetakan kondisi masa depan sejumlah prilaku yang menentukan impak kebijakan. Weimer dan Vining menyarankan  tiga langkah untuk merumuskan scenario-writing, yaitu (1) menulis skenario yg mengacu pada policy outcomes (bukan output), (2)  memberikan kritis terhadap skenario dari berbagai perspektif kepentingan dan karakter perilaku, (3) melakukan revisi skenario sehingga menjadi lebih  masuk akal  (plausible).

Benar dan baik

Isu yg di angkat Weimer dan Vining adalah mana yang hendak  dipilih; membuat advis yang benar atau yang baik?

Pertama-tama,analis kebijakan melakukan analisis dengan benar. Weimer dan Vining mengatakanya berikut ini:

Sebagai mana dokter, analisis memberikan advis yg benar. Namun, itu saja tidak cukup. Advis kebijakan juga harus memberikan kebaikan, tidak saja pada klien, melainkan kepada masyarakat luas. Seperti dikatakan Weimer dan Vining.

Weimer dan Vining menekankan efisiensi ekonomi sebagai tujuan penting dalam evaluasi alternatif kebijakan.namun, lebih dari sekedar efisiensi ekonomis,analisis kebijakan harus mampu mengontribusikan kebaikan bagi publik yang kurang mendapatkan perhatian dalam arena politik. Mengedepankan pertimbangan politik akan menjadikan advis kebijakan di dominasi oleh kepentingan pribadi.

Daftar pustaka.

Nugroho. Riant. 2007. Analisis kebijakan. Jakarta: gramedia

---

[1] Kooptasi berarti membuat klien yakin bahwa ‘advis kebijakan adalah bagian dari ide klien’. Model ini tidak dapat anda lakukan jika sebagai analisis anda menghendaki untuk ‘ikut memiliki ide’ tersebut.

[2]  Kompromi adalah melakukan modifikasi agar ide advis kebijakan dapat diterima secara politik.

[3] Weimer dan viking mengambil dari konsep William H. Riker yang berarti strategi untuk memperoleh keuntungan dengan cara memanipulasi lingkungan dari pilihan-pilihan politik.

[4]  Menggunakan bahasa persuasif untuk meyakinkan klien.

Categories: kebijakan publik