Kebijakan
Publik ialah bagian dari studi Ilmu
Administrasi Negara bersifat multidisipliner karena banyak meminjam teori,
teknik dan metode dari ilmu social,
ekonomi, politik dan psikologi.
Kebijakan merupakan
serangkaian alternative yang siap di
pilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.
Kebijaksanaan merupakan
suatu keputusan yang memperbolehkan
sesuatu yang sebenarnya di larang atau
sebalik nya berdasarkan alasan-alasan tertentu
seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan darurat, dsb.
NASPAA (national association of schools
of pudlic affairs and administration)
Ruang lingkup Kebijakan public :
§ Suatu
proses memformulasikan, melaksanakan dan mengevaluasi policy
§ Suatu
strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alterntif-alternatif
§ Suatu
atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat
relative ke kebijakan yang jelas bidang-bidang fungsional tertentu seperti
kesehatan dan transportasi
§ Memerlukan
kecakapan untuk analisis sosio ekonomi, diagnose politik, identifikasi isu dan
evaluasi program.
§ Mempunyai
pengetahuan dan komitment terhadap nilai kepentingan masyarakat umum.
Ruang lingkup Studi KP (Gerald caiden)
§ Adanya
partisipasi masyarakat
§ Adanya
kerangka kerja policy
§ Adanya
strategi-strategi policy
§ Adanya
kejelasan tentang kepentingan masyarakat
§ Adanya
pelembagaan lebih lanjut
§ Adanya
isi policy dan evaluasi nya
Kebijakan dapat di pandang dari segi
filosifis, produk, proses dan kerangka kerja.
ü Sebagai
konsep filosofis, kebijakan di pandang sebagai serangkaian prinsip-prinsip atau
kondisi yang di inginkan sebagai produk kebijakan
ü Sebagai
konsep produk, kebijakan diartikan sebagai
serangkaian kesimpulan dan rekomendasi
ü Sebagai suatu proses, kebijakan menunjukkan pada cara dimana melalui cara tersebut suatu
organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan dari program dan mekanisme dalam
mencapai produknya
ü Sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar
dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya.
Public Policy is:
§ “Whatever
governments choose to do or not to do (apapun yang dipilih untuk dilakukan
atau tidak dilakukan oleh pemerintah) (Dye, 1975).
§ “…jalan
atau cara bagi lembaga yang berperan sebagai pemegang kewenangan publik (dalam
hal ini pemerintah) untuk mengatasi suatu permasalahan atau sekelompok
permasalahan yang saling berhubungan” (Pal, 1992).
§ A purposive course of action followed by an actor
or set of actors in dealing with a problem or matter of concern (serangkaian tindakan yang dipilih secara sengaja
oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang dimaksudkan untuk mengatasi suatu
masalah) (Anderson, 1984).
§ Adalah cara dan tindakan pemerintah untuk
mengatasi masalah pembangunan tertentu atau untuk mencapai tujuan pembangunan
tertentu dengan mengeluarkan keputusan, strategi, perencanaan, maupun
implementasinya dengan menggunakan instrumen tertentu (World Agroforestry,
2003).
§ Menurut kamus Administrasi Publik (Chandler and
Plano, 1988: 107) Public Policy adalah pemanfaatan yang strategis
terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah
publik atau pemerintah
§ Chandler and Plano (Keban, 2008: 60) menjelaskan
bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh
pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat
agar mereka dapat hidup dan ikut berpartisipasi dalam pemerintah
Tiga manfaat penting studi KP:
- Pengembangan Ilmu Pengetahuan
KP
sebagai dependent variable dan KP
sebagai independent variable
- Membantu Praktisi memecahkan masalah-masalah publik (membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan)
- Berguna untuk tujuan politik (dibuat dengan proses yang benar dengan dukungan teori yang kuat sehingga memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik)
Kerangka
kerja KP:
ü Kerangka
Kerja ditentukan beberapa variabel:
ü Tujuan
Yang Ingin Dicapai
ü Preferensi
nilai seperti apa yang harus diperhitungkan dalam membuat kebijakan publik
ü Sumber
daya yang mendukung kebijakan
ü Kemampuan
aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan
ü Lingkungan
yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya
ü Strategi
yang digunakan untuk mencapai tujuan
Alasan
ilmuwan Administrasi Negara memperlajari KP:
·
Alasan
Ilmiah
kebijakan publik dapat dipelajari untuk memperoleh pengetahuan tentang asal
-muasalnya, proses-proses perkembangannya dan konsekuensi-konsekuensi bagi
masyarakat. Kebijakan publik dapat
dipandang sebagai variabel terikat maupun sebagai variabel bebas. Jika dipandang sebagai variabel terikat maka perhatian
kita tertuju kepada faktor-faktor politik dan lingkungan yang membantu
menentukan substansi kebijakan. Bagaimana urbanisasi dan pendapatan nasional
menentukan substansi kebijakan ?, sebagai Variabel bebas maka fokus perhatian
tertuju kepada dampak kebijakan terhadap sistem politik dan lingkungan
·
Alasan Profesional
Ø Ilmuwan Administrasi Negara diharapkan akan memberikan peran yang besar
dalam memberikan koreksi terhadap berbagai kesalahan-kesalahan (ketidaktepatan)
dalam perumusan berbagai kebijakan yang telah dihasilkan oleh pemerintah.
Ø Profesi sebagai Analis Kebijakan Publik
·
Alasan Politis
Ø Kebijakan publik dipelajari untuk memberikan arah kepada pemerintah apakah
pemerintah telah mengambil kebijakan yang pantas untuk mencapai tujuan-tujuan.
Ø Ilmuan ilmu politik ingin memperbaiki kualitas kebijakan publik meskipun
dalam masyarakat terdapat perbedaan yang substansial mengenai apa yang
merupakan kebijakan yang “benar” dan yang “tepat” itu
Ø Diskusi-diskusi politik dan memajukan tingkat kesadaran berpolitik
0 komentar:
Posting Komentar